Jurnal Pilarnusantara | Ahmad Faiza Chalik
Jakarta, Pilarnusantara.id Pembangunan jalur air yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur itu bisa terwujud berkat upaya Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang disapa Presiden Joko Widodo (Jokowi)( KBT).
“Sebelumnya saya sebutkan rintangan emansipasi. Fakta bahwa Pak Gubernur Heru menyelesaikannya dan saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk melakukannya juga mengejutkan saya. Saya datang ke sini lebih awal karena selesai karena itu” Selasa ( 24/1) usai melakukan pemeriksaan gorong-gorong, Jokowi memberikan keterangan.
Jika menilik linimasa, enam tahun yang disebut “macet” itu merupakan bagian dari masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lantas, tepatkah Anies menelantarkan proyek tersebut?
Pemprov DKI bertugas menginventarisasi dan mengumpulkan informasi lahan tempat sodetan Ciliwung akan dibangun. Anggaran Pemerintah Pusat digunakan untuk dana pembebasan lahan.
Pada tahun 2019, dikeluarkan Keputusan Gubernur 1744 oleh Anies. Tim Penyiapan Pengadaan Tanah Proyek Sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur diatur dalam arahan tersebut.
Menurut keputusan tersebut, tim pengadaan bertugas memberitahukan kepada publik tentang rencana pembangunan, mengumpulkan informasi awal tentang situs mereka, dan melakukan diskusi publik.
Tim juga akan bertanggung jawab untuk membuat Penetapan Lokasi Pembangunan dan membuat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan. Usai mengeluarkan SK Gubernur, Anies diperiksa terkait Sodetan Ciliwung.
Oh, nanti diumumkan setelah semuanya selesai, kata Anies pada 17 Januari 2020 di GOR Sumantri Jakarta.
Heru Hermawanto, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Cipta Karya DKI Jakarta mengungkapkan, tim bertujuan untuk melakukan inventarisasi lahan yang akan dibangun sodetan.
Kuncinya, inventarisasi di lapangan itu dari kami, oleh karena itu nanti kami tinggal mengkaji tanahnya dan melakukan kegiatan sosial, kata Heru.
Nantinya, lanjutnya, “uang akan mengalir keluar dari pusat di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk pembebasan lahan.”
Dalam perjalanannya, yakni pada Agustus 2021, Anies mengkaji proyek tersebut bersama Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Moeldoko, dan Muhammad Anwar, Walikota Jakarta Timur.
Kanal Banjir Timur saluran Sungai Ciliwung saat itu masih dalam tahap pembangunan, menurut Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan mengalirkan 60 meter kubik air per detik ke Kanal Banjir Timur selama pembangunan saluran air, debit banjir Sungai Ciliwung akan berkurang.
Alhasil, insya Allah akan mengurangi kemungkinan terjadinya banjir di sejumlah wilayah hilir Ciliwung.
Saat itu, konon pembangunan sodetan sudah dimulai, meninggalkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat yang bertugas membeli enam bidang tanah seluas 10.494 meter persegi.
Basuki menambahkan, “Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembangunan bisa lebih cepat selesai jika pembelian tanah sudah selesai.”
Pada 12 Januari 2023, Pemkot Jakarta Timur melakukan pembersihan 59 bangunan di Jalan IPN Kebon Nanas, RT 009 RW 06, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur untuk persiapan pembangunan Sodetan Ciliwung.
“Pembangunan gorong-gorong diharapkan dapat mencegah banjir di rumah-rumah warga yang berada di sekitar Kali Ciliwung,” kata dia
