Jurnal Pilar | Ibnu Sayyid Daffa
Jakarta, Pilarnusantara.id – DPR RI resmi menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 pada Kamis (16/2). Dalam pidato penutupan pada Rapat Paripurna DPR, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan apresiasi atas kinerja APBN 2022 yang melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang tidak bersahabat.
Dalam pidato penutupan pada Rapat Paripurna DPR, Puan menyatakan bahwa APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah tantangan dan tekanan global saat ini.
“Beragam indikator perekonomian telah menunjukkan kinerja positif hingga akhir 2022. Ini merupakan fondasi yang kuat untuk melanjutkan konsolidasi fiskal tahun 2023, sekaligus terus menjaga kesehatan APBN dan mengakselerasi pemulihan perekonomian Indonesia,” kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (16/2).
Puan menegaskan, kerja keras APBN masih sangat dibutuhkan. Tidak hanya sebagai alat untuk menciptakan pemerataan dan keadilan pembangunan, tetapi juga sebagai penyangga kesejahteraan rakyat di tengah tekanan kondisi ekonomi global.
“DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan terus berupaya memastikan setiap program kerja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan demi terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Puan menilai, beragam aktivitas sosial dan ekonomi Indonesia yang sempat terhenti akibat pandemi mulai terlihat pulih, sebagai dampak dari kekuatan konsumsi domestik yang didukung peningkatan investasi langsung serta konsumsi pemerintah akan berperan strategis menjadi pendorong perekonomian dan penopang ketahanan ekonomi.
“Masih diperlukan upaya pemerintah yang optimal, melalui kebijkaan dan program kementerian/lembaga terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor-sektor strategis sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian rakyat dan mempercepat peningkatan ekonomi rumah tangga,” ucap Puan.
Ditegaskan, DPR RI akan mendukung upaya-upaya Pemerintah untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi saat ini agar dapat juga memulihkan kesejahteraan rakyat secara lebih luas.
Lebih lanjut, Puan menyebut sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR. Misalnya, penyelesaian masalah pegawai non-ASN di daerah, pelindungan konsumen perumahan, hingga pengawasan terhadap koperasi dengan sistem terbuka untuk menghindari kasus penggelapan dana masyarakat yang berulang.
“Kemudian kelangkaan minyak goreng bersubsidi dan kenaikan harga pangan, persiapan menghadapi bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2023, percepatan vaksinasi Covid-19 keempat, dan vaksinasi untuk lansia serta anak-anak, persiapan menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, serta persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023,” urai Puan.
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah baru saja menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk 2023, yang lebih rendah dari biaya yang diusulkan pemerintah. Dari biaya sebesar Rp69,19 juta yang naik sampai 70 persen, DPR berhasil menekan biaya tersebut menjadi Rp49,8 juta. Angka itu setara dengan 55,3 persen dari total rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp90.050.637.
Menurut Puan, hasil itu menunjukkan bahwa DPR memperhatikan aspirasi masyarakat mengenai biaya ibadah haji. Dia mengingatkan bahwa diperlukan kerja sama dan koordinasi antar-kementerian, lembaga, dan BUMN yang terlibat dalam proses penyelenggaraan haji.
“Sosialiasi dan komunikasi publik yang baik perlu ditingkatkan agar kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat dipahami oleh seluruh masyarakat,” kata Puan.
