Jaksa Agung Republik Indonesia Melaksanakan Kunjungan Kerja Virtual Keenam Pada Tahun 2021

Share, Like, And Comment

Penulis : Titis Aji Willyawan | Editor : Bimantara Kusuma

Jakarta, PN.id – Kunjungan Kerja secara virtual keenam pada tahun 2021 digelar kembali oleh Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST. Burhanuddin, SH. MH. Dalam pelaksanaan Kungker tersebut dilakukan dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Senin (11-10-2021)

Acara Kungker secara virtual itu dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum., Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung RI, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kejaksaan Agung, beserta Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia beserta jajarannya, para atase / perwakilan Kejaksaan di luar negeri dari ruang kerja atau dari kantor masing-masing.

Pada awal arahannya, Jaksa Agung RI selaku pimpinan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga Adhyaksa di mana pun berada, yang senantiasa bekerja dengan penuh integritas, profesional dan dedikasi tinggi memberikan yang terbaik bagi institusi.

“Untuk itu mari kita bersama-sama saling mengingatkan dan saling meningkatkan profesionalisme dalam bertugas serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat meskipun kita telah mendapatkan vaksinasi, jadilah contoh bagi masyarakat karena hanya dengan bersama-sama kita bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Jaksa Agung RI.

Dalam kunjungan kerja virtual kali ini, Jaksa Agung RI mengingatkan agar setiap arahan yang telah saya sampaikan pada kunjungan kerja sebelumnya telah saudara-saudara laksanakan dan tentunya tindak lanjut serta pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah kami terbitkan, baik dalam bentuk Surat Jaksa Agung, Surat Edaran, Instruksi, Keputusan, Peraturan Kejaksaan maupun Pedoman yang harus saudara-saudara perhatikan, cermati dan laksanakan.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, pahami setiap hal-hal yang disampaikan, tanyakan secara langsung hal-hal yang kurang jelas, forum ini merupakan forum sambung rasa dan forum diskusi, saya yakin segala permasalahan yang mengemuka dapat kita pecahkan bersama karena di dalam acara ini turut dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung RI.

Jaksa Agung RI menyampaikan, meskipun pada saat ini perkembangan penyebaran dan penularan Covid-19 di negara kita menunjukan trend penurunan secara signifikan, namun demikian janganlah kita anggap pandemi ini telah berakhir. Covid-19 saat ini masih eksis di sekitar kita dan masih berpotensi terjadi ledakan gelombang penularan sebagaimana yang terjadi dibeberapa negara. Oleh karena itu kita harus tetap waspada, taati protokol kesehatan secara ketat, jadikan protokol kesehatan sebagai budaya diri, keluarga dan masyarakat lingkungan kita.

Selain itu kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Jaksa Agung RI meminta lebih proaktif dalam membantu program vaksinasi, pastikan ketersediaan vaksin di wilayah hukum saudara tercukupi.

Beberapa hari yang lalu kita telah berturut-turut melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di tiap-tiap bidang, forum Rakernis tersebut menjadi wadah berdialektika untuk menghasilkan kesamaan pikiran, pemahaman, dan dapat menjadi metode problem solving yang dihadapi di tiap bidang.

“Saya telah mencermati tema-tema yang diangkat oleh bidang-bidang dan saya setuju bahwa tema tersebut adalah pokok masalah dalam rangka menjawab kebutuhan organisasi ke depan, dalam hal ini Bidang Pembinaan mengangkat tema inovasi untuk prestasi, Bidang Pidana Umum yang mengangkat tema Berkarya untuk Indonesia Tangguh Mengedepankan Hati Nurani, Bidang Tindak Pidana Khusus yang mengangkat tema Pidsus Berdedikasi, Bidang Intelijen yang mengangkat tema Intelijen Digital, Kejaksaan Optimal, Bidang Datun yang mengangkat tema Peningkatan Profesionalitas Jaksa Pengacara Negara terkait penyelamatan Keuangan Negara dan yang terakhir Bidang Pengawasan yang mengangkat tema Kerja Keras untuk Kejaksaan Hebat,” ujar Jaksa Agung RI.

Dalam kesempatan Kungker secara virtual ini Jaksa Agung RI melihat dari tema-tema tersebut di atas, ada kesamaan frekuensi dan semangat bersama membangun Kejaksaan, inti dari tema-tema tersebut kalau boleh saya rangkum menjadi “Kerja Cerdas, profesional dan berintegritas untuk Kejaksaan modern”.

Poin yang dibangun dalam Rakernis tersebut adalah di dalam frasa kerja cerdas terkandung nilai bekerja keras, tidak kenal lelah dalam mengemban tugas, namun dilaksanakan secara efisien dan efektif, dimana guna efektifitas dan efisiensi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus didukung dan mengoptimalkan sarana teknologi, ini merupakan tuntutan zaman, sehingga apabila kita tidak dapat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi maka kita akan jauh tertinggal.

Sedangkan jiwa yang tertanam dalam kerja cerdas adalah profesionalitas dan integritas, artinya profesionalitas dan integritas seharusnya sudah melekat tercermin dalam setiap tindakan dan perilaku seluruh insan adhyaksa, profesional dan integritas harus sudah menjadi standar minimum yang harus dimiliki oleh setiap insan Adhyaksa.

Sehingga seharusnya, dalam pelaksanaan tugas tidak lagi terjadi kegagalan atau kesalahan sebagai akibat tidak pahamnya aparat Kejaksaan akan tugas dan fungsinya, disamping itu dengan integritas sebagai standar yang harus dimiliki oleh setiap insan Adhyaksa maka seharusnya tidak ada lagi aparat Kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela.

Oleh karena itu saya minta para Kajati dan Kajari harus mampu menyerap semangat jajaran pimpinan Kejaksaan yang tercermin dalam tema rakernis dimaksud, tolong untuk aplikasikan dan ditumbuh kembangkan semangat tersebut kepada seluruh warga Adhyaksa di wilayah hukum masing-masing dan pastikan mereka memahami dangan benar, sehingga semangat modernisasi kejaksaan dan nilai-nilai integritas dan profesionalitas bisa menjadi satu gerakan yang berkesinambungan dari satuan kerja paling

bawah sampai satuan kerja pusat. Saya yakin dengan kebersamaan ini kita bisa mewujudkan harapan kita tentang Kejaksaan.

“Untuk itu setiap poin-poin hasil rekomendasi Rakernis di tiap bidang tersebut agar dijadikan acuan dan pedoman saudara sekalian dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, sehingga apa yang menjadi goals dari Rakernis tersebut dapat dijalankan guna meningkatkan kapabiltas dan kapasitas kita sebagai insan Adhyaksa yang dipercaya oleh masyarakat dalam proses penegakan hukum di Indonesia,” ujar Jaksa Agung RI.

Berkenaan dengan hal-hal yang telah dikemukakan, maka mewujudkan tata kelola organiasi yang modern harus didukung dengan tata kelola data yang baik, karena salah satu ciri organisasi modern adalah jika organisasi itu mampu mengelola sumber daya datanya dengan baik, dan menempatkan data sebagai dasar pijak mengambil suatu kebijakan.

Kebijakan yang berkualitas sangat tergantung oleh tersedianya data yang disajikan kepada pimpinan haruslah lengkap, cepat, akurat dan up to date. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan 2 (dua) hal, yaitu dukungan sarana dan prasarana teknologi dan sumber daya manusia yang memadai.

Untuk kebutuhan sarana prasarana teknologi saat ini Kejaksaan tengah berusaha maksimal untuk menyediakan, sedangkan untuk kebutuhan sumber daya manusia, saya minta agar para kepala satuan kerja para Kajati dan Kajari segera melakukan pendataan dan mengevaluasi tentang ketersediaan sumber daya manusia yang capable disatuan kerjanya sehingga sarana dan prasarana teknologi yang tersedia dapat dioperasionalkan secara maksimal.

Disamping itu, Jaksa Agung menyampaikan beberapa catatan dan atensi saya terkait bidang-bidang penting, dalam hal ini pada Bidang Intelijen untuk merubah pola kerja, mindset serta tata laku di bidang intelijen, dari cara kerja konvensional menuju pola kerja yang berbasis teknologi.

Hal tersebut saya pandang sangatlah relevan dimana dimasa Revolusi Industri 4.0 ini segala aspek kehidupan telah bertansformasi menuju digital, demikian juga dalam hal metode kejahatan yang telah meninggalkan cara-cara konvensioal yang bertransformasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, dimana saat ini perang opini, framing issue dan pengkondisian situasi hampir semua dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

Beberapa waktu lalu masyarakat kita sempat terpecah akibat masifnya informasi yang bersifat hoax yang diterima oleh mereka melalui media sosial, hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua betapa mahal nilai yang harus dibeli apabila kita terlambat atau gagal dalam merespon perubahan.

Kita semua telah sadar selama ini pekerjaan intelijen erat kaitannya dengan proxy war, asymmetric war dan cyber crime, namun pola proxy war dan asymmetric war dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun belakangan ini pola operasi telah bergeser dan berkembang pesat dengan mengandalkan kecanggihan dan berbasis teknologi, kegagalan intelijen yang beradaptasi dengan kecanggihan teknologi akan berdampak pada lumpuhnya indera Adhyaksa dalam hal mendeteksi dan menghilangkan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam bidang penegakan hukum.

Intelijen digital jangan hanya dimaknai sekedar digitalisasi dalam ranah administrasi saja namun juga dalam rangka operasi intelijen, untuk itu saya harap para insan intelijen harus akrab dengan pemanfaatan kemajuan teknologi dan memahami sistem digital forensik sebagai supporting unit yang bertanggung jawab memastikan seluruh kebijakan penegakan hukum Kejaksaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang lainnya dapat terlaksana dengan maksimal.

Hampir seluruh data yang kita butuhkan baik dari sektor fiskal, perbankan, data kriminal, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan saat ini telah dialihmediakan dan tersaji dalam sistem digital, sehingga apabila kita tidak mampu melaksanakan operasi digital maka saya yakin fungsi intelijen kita tidak akan bisa berkerja.

Oleh karena itu saya harap seluruh jajaran intelijen dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk pola kerja dan pola operasi digital. Berdasarkan hal tersebut saya minta seluruh jajaran intelijen baik dipusat maupun didaerah, harus mampu beradaptasi dan menjalankan pola kerja berbasis teknologi, sehingga tidak ada ketidakseimbangan antara kemajuan tekonologi dengan kemampuan sumber daya manusia kita.

Kemudian pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Jaksa Agung meminta untuk memiliki dan meningkatkan kompetensi yang mumpuni untuk mendampingi setiap program pemerintah, termasuk program PEN, serta mengoptimalkan upaya pemulihan, pengembalian, dan penyelamatan keuangan negara, hal ini dikarenakan sejak pandemi melanda Indonesia, banyak kebijakan strategis yang bersifat darurat harus diambil oleh pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi dan kesehatan, tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan serta pendampingan Bidang Datun.

kepada jajaran datun untuk lebih mengoptimalisasi tugas dan fungsi datun yang lainnya, seperti memaksimalkan kewenangan kita dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas dan/atau yayasan, kita semua tahu bahwa dimasyarakat marak modus operandi dalam hal pelanggaran hukum yang menggunakan Perseroan Terbatas (PT) ataupun yayasan, misalnya yayasan yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dimana dana tersebut ternyata digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme, sehingga saya harap jajaran Datun dapat proaktif dalam melihat dan mensikapi hal tersebut, ambil tindakan tegas terhadap badan usaha PT ataupun yayasan yang terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Selain dari pada itu Jaksa Agung mengingatkan Kepada para jajaran insan Adhyaksa,  pimpinan tidak ingin melihat anak buahnya bermasalah, akan tetapi apabila perintah dan himbauan pimpinan tersebut tidak saudara sekalian indahkan dan tetap mecoba mencari celah untuk melakukan perbuatan tercela, maka kami tidak akan ragu untuk menindak.

Dalam kesempatan ini juga saya minta bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk memonitor aktifitas media sosial pegawai kejaksaan, monitoring ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pegawai melainkan untuk memastikan sikap perilaku pegawai di media sosial sesuai dengan norma-norma etika dan doktrin Tri Krama Adhyaksa.

Sementara itu pada Bidang Pidana Umum Jaksa Agung Muda Pidana Umum agar mengevaluasi ketaatan tiap satuan kerja dalam hal ketaatan pengisian CMS, tegur apabila ada satuan kerja yang abai dan lalai. Hal ini dikarenakan dengan tertibnya pengisian CMS tersebut maka akan meningkatkan keakurasian data yang dibutuhkan instansi dan pimpinan dalam membuat suatu kebijakan. Selain itu juga kepada seluruh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum, saya minta pastikan kebijakan Restorative Justice dilaksanakan dengan baik dan benar serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hingga pada Bidang Pidana Khusus, Kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus agar mengevaluasi ketaatan tiap satuan kerja dalam hal ketaatan pengisian CMS, tegur apabila ada satuan kerja yang abai dan lalai. Hal ini dikarenakan dengan tertibnya pengisian CMS tersebut maka akan meningkatkan keakurasian data yang dibutuhkan instansi dan pimpinan dalam membuat suatu kebijakan.

Selanjutnya terkait penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus, agar satuan kerja di daerah dapat mengimbangi torehan Jajaran Pidsus Kejaksaan Agung sejauh ini telah membuktikan dengan mengangkat kasus-kasus besar, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Kejaksaan sangat serius, konsisten dan secara intensif menjalankan tugas dan fungsi sebagai Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hingga berita ini diturunkan,  Jaksa Agung RI meminta kepada para pimpinan satuan kerja untuk melaporkan segera pelaksanaan arahan ini secara berkala dan berjenjang melalui Jaksa Agung Muda terkait, begitu juga jika terdapat hambatan dalam menangani suatu perkara agar segera berkoordinasi secara berjenjang serta berharap para Jaksa Agung Muda dapat sekaligus memonitor pelaksaanannya. (tis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *