Jokowi Telah Menerima Surat Rekomendasi Dari Komnas Ham Prihal TWK KPK.

Share, Like, And Comment

JAKARTA, Pilar Nsantara.id – Presiden Joko Widodo telah menerima surat rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) merupakan bagian dari TWK

“Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan Surat rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman Sudah diterima, tak tahu persis kapan surat tersebut sampai ke Presiden.
Ia juga belum dapat menyampaikan respons dari Jokowi terkait surat tersebut.

Ombdusman sebelumnya menyatakan adanya tindakan malaadministrasi dalam proses pelaksanaan TWK KPK. Karenanya, KPK diminta memperbaiki perbuatan-perbuatan hukum yang telah diambil dalam kebijakan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam konferensi pers pada 21 Juli 2021, Di sana ada implikasi-implikasi perbuatan yang harus dipenuhi yaitu perbaikan terhadap proses dan perbaikan terhadap regulasi
langkah pertama yang disampaikan oleh Ombudsman, Memperbaiki tentang perbuatan-perbuatan hukum yang telah diambil selama ini, jadi tindakan korektif

Komnas HAM menyatakan bahwa pelaksanaan TWK KPK penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia. Setidaknya, ada 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan asesmen tersebut. Sebelas bentuk hak yang dilanggar itu meliputi hak atas keadilan dan kepastian hukum; hak perempuan; hak untuk tidak didiskriminasi; hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak atas pekerjaan; dan hak atas rasa aman.

Kemudian, hak yang dilanggar adalah hak atas informasi; hak atas privasi; hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan; dan hak atas kebebasan berpendapat.

“Presiden Jokowi dalam pernyataan terbaru menyebutkan, dirinya tak ingin ditarik-tarik ke perkara TWK KPK. Presiden menyatakan tak akan turun tangan menyelesaikan polemik itu karena menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). “Saya enggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK,

Jokowi mengatakan pihak yang berwenang menjawab persoalan alih status pegawai KPK adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).,dia tidak ingin segala persoalan selalu dilimpahkan atau ditarik-tarik ke dirinya.
Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ucap Jokowi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *