Jurnal Pilar | Ibnu Sayyid Daffa
Jakarta, Pilarnusantara.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta M Kuncoro Wibowo berpergian keluar negeri selama enam bulan.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengonfirmasi permintaan pencegahan tersebut.
“Saat ini WNI atas nama M Kuncoro Wibowo tercantum dalam daftar pencegahan usulan KPK berlaku 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023,” ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).
Belum ada penjelasan resmi dari KPK mengenai pencegahan Kuncoro. Hanya saja, upaya paksa tersebut kerap dilakukan KPK dalam proses penyidikan yang notabene sudah ada tersangkanya.
dikutip dari CNNIndonesia.com, Kuncoro telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras di Kementerian Sosial (Kemensos). Tindak pidana terjadi saat yang bersangkutan menjabat Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic.
“M. Kuncoro Wibowo tepatnya. Sprindik [Surat Perintah Dimulainya Penyidikan] naik bulan Februari,” ujar sumber tersebut.
Kuncoro sebelumnya mundur sebagai Dirut TransJakarta secara mendadak kemarin, Senin (13/3). Kabar tersebut disampaikan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT TransJakarta Apriastini Bakti Bugiansri.
“Ya benar beliau mengundurkan diri dari Dirut TJ per hari ini,” kata Apristini saat dihubungi, Senin.
Kuncoro menjabat sebagai Dirut sejak Januari lalu. Ia saat itu menggantikan posisi Yana Aditya.
Sebelum menjabat sebagai Dirut TransJakarta, Kuncoro sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic pada 2019.
Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Komersial dan Teknologi Informasi serta Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi PT KAI (persero).
