KPK Respons Survei Kompas: Pemberantasan Korupsi Bukan Cuma OTT

Ketua KPK Firli Bahuri.
Follow Us

Jurnal Pilar| KPK Respons Survei Kompas

Jakarta, Pilarnusantara.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang menyatakan sebanyak 48,2 persen warga tidak percaya kinerja lembaga antirasuah.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan hasil survei tersebut menjadi bahan masukan untuk memperbaiki kinerja ke depan. Terlebih, kata Ali, publik merupakan penerima manfaat atas hasil kerja KPK.

“KPK tentu memberikan apresiasi positif terhadap pihak-pihak yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya melalui feedback terhadap kinerja KPK,” ujar Ali melalui keterangan tertulis, Senin (21/3).

Bacaan Lainnya

Di sisi lain, Ali mengingatkan bahwa capaian kinerja pemberantasan korupsi tidak melulu soal jumlah koruptor yang ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Namun, terang dia, keberhasilan pemberantasan korupsi juga penting diukur dari kemampuan menutup titik rawan korupsi termasuk melalui metode pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

“KPK juga penting memberikan tambahan pemahaman masyarakat, bahwa capaian kinerja pemberantasan korupsi tidak hanya soal seberapa banyak pelaku korupsi yang tertangkap tangan,” kata juru bicara berlatar belakang jaksa ini.

“KPK juga secara kontinu mengukur capaian pemberantasan korupsi, salah satunya melalui Survei Penilaian Integritas (SPI),” tambah Ali.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menyatakan mayoritas responden tidak puas dengan KPK di bawah nakhoda Firli Bahuri Cs.

Kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang tidak optimal (34,3 persen), penurunan OTT (26,7 persen), dan kontroversi (18,7 persen) menjadi tiga alasan teratas responden tidak puas dengan kinerja KPK.

Hasil itu diperoleh melalui wawancara lewat telepon yang dilakukan pada 22-24 Februari 2022 dengan melibatkan 506 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.

Sampel dalam jajak pendapat ini ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi.