KPU Makassar soal Rakor Penundaan: Pemilu Masih 14 Februari

KPU Makassar mengatakan akan memfasilitasi Pemilu 2024 sesuai jadwal, yakni 14 Februari.
Follow Us

Jurnal Pilar| KPU Makassar Soal Rakor Penundaan

Makassar, Pilarnusantara.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar Farid Wajdi menuturkan pihaknya sebagai penyelenggara Pemilu tetap mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan KPU RI, 14 Februari 2024.

“Kami bukan politisi. Kami pelaksana. Jadi keputusan KPU sudah fix 14 Februari, kami memfasilitasi dan konsolidasikan 14 Februari hingga sejauh ini,” kata Farid kepada CNNIndonesia.com, Jumat (18/3).

Hal itu disampaikan menyikapi beredar undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam rapat koordinasi membahas penundaan Pemilu 2024.

Bacaan Lainnya

Ia juga mengungkapkan belum mendapatkan undangan resmi dari Kemenko Polhukam mengenai rapat koordinasi tersbeut.

“Belum ada (undangan), Makassar belum ada. Tapi seumpama ada ya kami hadir, kalau tidak sempat ya tidak bisa hadir,”

Kalau pun ada dinamika politik terkait penundaan Pemilu, kata Farid pihaknya tetap fokus mengkonsolidasikan Pemilu yang direncanakan digelar pada 14 Februari 2024 berjalan dengan efektif.

“Sampai sekarang aktivitas kerja dan program kerja kami dikonsolidasikan untuk 14 Februari,” ucapnya.

Hal serupa telah lebih dulu disampaikan Ketua KPU RI Ilham Saputra terkait beredar undangan rapat penundaan Pemilu 2024 yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Berdasarkan undangan tersebut, Kemenko Polhukam mengundang Ketua KPU Balikpapan menjadi narasumber dalam rapat koordinasi dengan tema penundaan Pemilu 2024.

“Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024 sesuai dengan Konstitusi dan perundangan yang berlaku,” kata Ilham melalui pesan singkat, Jumat (18/3).

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim rapat digelar bukan untuk mengonsolidasikan penundaan pemilu.

“Jadi itu untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024,” kata Mahfud, Jumat (18/3).