Mendes Tolak Perpanjang Kontrak Kades Jadi 27 Tahun: Masih 18 Tahun

Follow Us

Jurna Pilar | Muhammad Syafei

Jakarta, Pilarnusantara.id – Kepala Desa (kades) saat ini dipilih untuk tiga periode masing-masing sembilan tahun, menurut Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Halim mengatakan Kementerian Desa PDTT telah menerima dokumen usulan dari setiap kepala desa yang meminta masa jabatannya dinaikkan menjadi sembilan tahun dengan dua periode.

Bacaan Lainnya

Halim kepada Kompas.com melalui telepon, Rabu (26/1/2023) bahwa “tidak ada sembilan (tahun) kali tiga (periode) yang direkomendasikan oleh kepala desa, tidak, semua sembilan (tahun) kali dua (periode)”.

Diketahui secara umum bahwa ribuan kepala desa dan perangkat desa melakukan protes untuk menuntut perpanjangan sembilan tahun masa jabatan mereka.

Penetapan perpanjangan dan izin menjabat tiga periode itu diminta sejumlah kelompok pemerintah desa. Dengan demikian, seorang kepala desa dapat menjabat selama 27 tahun.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur masa jabatan kepala desa petahana. Menurut pasal itu, kepala desa memiliki masa jabatan enam tahun dan berhak untuk tiga periode.

Usulan terbaru, menurut Halim, meminta masa jabatan kepala desa dinaikkan menjadi sembilan tahun dalam dua periode.

Hanya saja, menurut Halim, saat ini ada pihak yang menilai kurang baik terhadap kepala desa.

Mereka menghasut diskusi dan meluncurkan sembilan tahun tiga periode untuk masa jabatan kepala desa.

Mengingat semua catatan yang sudah ada, lamaran itu sembilan kali dua, bukan sembilan kali tiga, dan itu adalah sesuatu yang juga dia sesali.

Perhimpunan Perangkat Pemerintah Desa Seluruh Indonesia mengajukan salah satu dokumen ke Kementerian Desa untuk meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa (Papdesi).

Dia mengatakan bahwa mereka telah membahas perpanjangan penunjukan ini menjadi sembilan tahun untuk dua periode sejak awal.

Undang-undang yang berlaku saat ini masih berlaku, sehingga total masa jabatan kepala desa masih 18 tahun.

Halim berkomentar, “Masih 18 tahun, bukan sembilan (tahun) kali tiga (periode)”.

Sebelumnya, pada Selasa, 17 Januari 2023, ribuan kepala desa berdemonstrasi di luar gedung DPR RI. Mereka menginginkan perpanjangan sembilan tahun untuk mandatnya.

Para kepala desa meminta agar pembatasan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang membatasi masa jabatan mereka hanya enam tahun dan memungkinkan mereka menjabat maksimal tiga periode, diubah.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), dan DPP Perhimpunan Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) semuanya menyampaikan sejumlah tuntutan pada Senin (23/01/12023).

Salah satunya adalah sembilan tahun masa jabatan dengan tiga periode kemajuan. Kepala desa telah menjabat selama total 27 tahun.