Jurnal Pilarnusantara | Cristhiyan Zafnat
Jakarta,Pilarnusantara.id– Electronic road pricing (ERP) mulai diterapkan saat ini sesuai Rencana Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta. Namun selain ERP, masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Dr.Eng. Ir. Ilham Malik, Ketua Pengamat Kebijakan Transportasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), menyatakan bahwa ulang penerapan ERP (Electronic Road Pricing) perlu dibenahi. Dia menyarankan mengoptimisasi kebijakan yang mendorong orang atau memaksa orang saat mereka ingin pindah dengan transportasi publik, dalam hal ini seperti kebijakan ganjil genap (gage).
Terkait optimalisasi ganjil genap, dia menjelaskan bisa berupa penegakan hukum lalu lintas elektronik (ETLE) untuk pembaca plat nomor, penerapan Surat Izin Mengemudi (SIM) tunggal yang hanya berlaku untuk satu kendaraan, atau bahkan kombinasi dari semua itu. .
“Solusi praktisnya tidak ada, tapi apa yang dikatakan Jepang bisa dipraktikkan. Misalnya dengan memastikan hanya mereka yang memiliki kartu SIM yang bisa menyelesaikan pembelian kendaraan pribadi. Jadi, 1 orang bisa membuat 1 kendaraan, ujarnya. .
Dia menambahkan, tarif bisa disesuaikan agar terjangkau bagi masyarakat yang menggunakan angkutan umum. Inilah satu-satunya solusi jangka pendek yang bisa dilakukan Pemda dalam waktu singkat untuk menurunkan tingkat kemacetan di Jakarta.
Ilham melanjutkan dengan mengatakan bahwa situasi saat ini harus terus mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, seperti jalan yang dirancang dengan baik untuk jalur sepeda yang aman.
“ERP diantisipasi untuk meningkatkan volume dan menyediakan dana untuk pengembangan transportasi umum, dan dapat bekerja selaras dengan parkir progesif DKI Jakarta di setiap zona kota. Lebih baik mentransfer dana dari parkir daripada dari pelaju lintas lalu lintas Namun, dengan berulang kali menerapkan program pengalihan perejalanan orang dari andalkan kendaraan pribadi ke angkutan umum, seperti yang saat ini dilakukan, “Cemburu Hari.
(red/czp)
