PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang Hingga 28 Maret

Ilustrasi. Warga beraktivitas di rumah ibadah menggunakan masker di tengah pandemi Covid-19.
Follow Us

Jurnal Pilar | PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang Hingga 28 Maret

Jakarta, Pilarnusantara.id – Pemerintah akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di luar Jawa Bali hingga 28 Maret mendatang.

Sebagai informasi sebelumnya PPKM luar Jawa Bali diperpanjang hingga 14 Maret ini.

“Diusulkan perpanjangan PPKM 14 hari ke depan yaitu 15-28 Maret,” ujar Menko Perekonomian yang juga Komandan PPKM Luar Jawa Bali, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers secara virtual, Senin (14/3).

Airlangga mengatakan untuk rincian tingkatan PPKM adalah, “PPKM Level 1 menjadi 18 kabupaten/kota, PPKM level 2 menjadi 168 kabupaten/kota, PPKM level 3 menjadi 200 kabupaten/kota.”

Dia menerangkan selama pelaksanaan PPKM sebelumnya, di luar Jawa Bali tercatat reproduksi kasus aktif atau Rt secara keseluruhan mengalami penurunan di semua pulau. Meskipun turun, sambungnya, angka itu masih di atas 1.

“Nusa Tenggara 1,14, Maluku 1,09, Kalimantan 1,07, Sumatra 1,06, Papua 1,06, dan Sulawesi 1,05,” kata Airlangga.

Selain itu dia mengatakan beberapa daerah telah lewat puncak kasus yaitu Sulawesi Utara, Papua, Sumatera Selatan, Sulawesi SElatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, dan Riau.

Sebelumnya, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin direncanakan akan memimpin rapat terbatas (Ratas) evaluasi PPKM hari ini, Senin (14/3). Ratas evaluasi PPKM itu dipimpin Ma’ruf mulai pukul 16.00 WIB sore nanti.

“Kami masih menunggu arahan dari Ratas hari ini, karena hari ini yang akan memimpin kegiatan Ratas yakni Wapres,” kata Jodi kepada Pilarnusantara.id, Senin pagi.

Ratas evaluasi PPKM–ataupun sebelumnya disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)–kerap dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Jokowi hari ini dijadwalkan memiliki agenda untuk memimpin prosesi Kendi Nusantara. Proses itu adalah penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu juga diagendakan untuk bermalam di Titik Nol IKN Nusantara tersebut.