Jurnal Pilar | Muhammad Syafei
Jakarta, Pilarnusantara.id Pembicaraan kabinet atau perombakan kabinet akhir-akhir ini tampaknya membuat Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian, goyah di kursinya.
Politisi Partai Nasdem itu tak diundang dalam rapat pembahasan pangan di Istana Kepresidenan pada Selasa (1/2/2023), hari terakhir menjelang Rabu Pon, hari di mana Presiden Joko Widodo kerap mengumumkan keputusan-keputusan penting.
Pantauan Kompas.com, pejabat yang hadir dalam rapat kecil itu antara lain Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
“Ya, hanya tiga yang dipilih untuk menangani beras. Ini berkaitan dengan operasi pasar, distribusi,” kata Budi seusai konferensi.
Ia menegaskan perannya sebagai pihak yang bertugas menjalankan kegiatan pasar.
Zulkifli Hasan kemudian bertugas memastikan stabilitas tingkat harga beras. Arief Prasetyo sekaligus diundang sebagai analis kebijakan pangan.
Budi menjawab tidak tahu pasti alasan Menteri Syahrul tidak diundang. Disinggung apakah ketidakhadiran Syahrul ada kaitannya dengan pergantian kabinet yang dikabarkan berlangsung Rabu ini, pensiunan Polri juga enggan menjawab.
“Saya tidak yakin, saya tidak yakin. Tidak, tidak, tidak ada hubungannya dengan itu (pergeseran kabinet),” kata Budi.
Selain itu, Jokowi setuju dengan alasan Budi tidak mengundang Syahrul dalam pertemuan tersebut.
“Oh, rapat-rapat terkait operasi lapangan di sana. Operasi di lapangan terkait operasi pasar.
Badan Urusan Logistik (Bulog) sedang dalam rangka melakukan operasi pasar” Usai menghadiri perayaan HUT PSI Selasa malam, Jokowi membuat penyataan.
“Badan Pangan Nasional dan Bulog adalah pihak yang bertransaksi karena perdagangan, dengan menteri perdagangan” ujarnya.
Elit koalisi pendukung partai mayoritas pemerintah, PDI Perjuangan, kerap mengkritik Syahrul Yasin Limpo.
Kinerja Syahrul dan rekannya dari Nasdem, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, harus diperiksa, menurut Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI-P dan anggota Komisi IV.
“Karena saya di Komisi IV, saya sampaikan Menteri Pertanian dan Kehutanan KLHK perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara berdaulat pangan, tapi ternyata produksinya masih kurang,” kata Djarot, 3 Januari 2023 lalu.
Hasto Kristiyanyo, Sekretaris Jenderal PDI-P, baru-baru ini menuduh Syahrul memberikan informasi yang tidak akurat kepada Jokowi tentang ekspor beras.
“Sisi gelap politik berperan di sini. Memberikan informasi yang tidak akurat adalah sisi jahat politik. Yang memanfaatkannya untuk impor adalah kelompok lain,” jelas Hasto pada Jumat, 27 Januari 2023 di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat.
Hasto menegaskan, Jokowi salah bicara karena ulah Syahrul. Jokowi bahkan mengklaim produksi beras di Indonesia sudah swasembada.
Seperti yang kami laporkan ke presiden pada Agustus bahwa kami telah mengekspor dua juta ton, tetapi pada Desember kami benar-benar mengimpor 1,2 juta ton, menteri telah menggunakan data lain, klaim Hasto.
Ia mengatakan, “Nah beginilah cara Pak Menteri menyampaikan data yang keliru kepada presiden, padahal presiden sudah menyatakan bahwa kita berswasembada beras dalam pidatonya di MPR, di forum kenegaraan.
Hasto mengklaim bahwa informasi yang Syahrul berikan kepada Jokowi tidak akurat, dan PDI-P mengkhawatirkan dampaknya terhadap masyarakat umum.
Ini akan menjadi serius jika presiden menerima informasi yang tidak akurat dari pemerintahan sehari-hari yang dijalankan oleh menteri pertanian. Kebijakannya tidak benar kalau datanya tidak benar” tegasnya.
Menanggapi tudingan Hasto, Syahrul mengatakan data produksi beras itu akurat dan membantah anggapan tidak valid karena masih terjadi impor beras.
Ia mengaku telah membandingkan data dari BPS dengan informasi dari Sistem Informasi Tanaman Tegakan (SISCrop) Kementerian Pertanian dan laporan dari gubernur dan kepala dinas di 17 provinsi di Indonesia.
Hari ini saya mencoba mensinkronkan data satelit dengan data tegakan yang sudah tersedia, dan ternyata data tegakan kami dengan data dari BPS baik-baik saja.
Gubernur Sulawesi Selatan sebelumnya juga mengimbau semua pihak untuk menghormati usaha padat karya para petani padi.
Tolong kagumi usaha semua petani saat ini, tapi kita tidak boleh main-main dengan masalah beras kita. Produksinya harus diapresiasi karena panas dari semua keringat yang mereka keluarkan, ujarnya.
Syahrul juga beberapa kali membicarakan berbagai kritik yang dilontarkan kepadanya, serta kemungkinan pencopotannya dari kabinet jika terjadi reorganisasi.
Syahrul mengaku sedang bekerja keras dan mendelegasikan penentuan pilihan reshuffle kabinet kepada Jokowi.
“Kami melayani sebagai menteri pekerjaan. Lakukan pekerjaan Anda. Kami masih di sini.
