Jurnal Pilar | Ibnu Sayyid
Jakarta, Pilarnusantara.id – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartonomenyebut (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan agar semua kementerian menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Disampaikan dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait polusi udara di Jabodetabek pada Jumat (18/8)
“Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH,” kata Heru di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (18/8).
Selain menginstruksikan untuk bekerja dari rumah, kata Heru, Luhut juga meminta pengetatan kendaraan ganjil genap dan menaikkan tarif parkir.
Semuanya demi menekan jumlah kendaraan di ibu kota yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
“Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain,” ujarnya.
Selain kementerian, Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan WFH bagi para pegawai. Waktu penerapannya juga sudah ditentukan yakni dimulai 21 Agustus.
“Kalau Pemda DKI udah mulai tanggal 21,” ucap Heru.
Heru menyampaikan bahwa kebijakan bekerja dari rumah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya berlaku bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan secara langsung.
“Yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Rumah sakit dan sekolah tidak (WFH),” ucap Heru.
Pemprov DKI Jakarta juga akan memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah pada saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 pada 4-7 September 2023.
Selain momen acara itu, aktivitas belajar mengajar tetap dilakukan seperti biasanya di sekolah masing-masing.
“PJJ itu tidak. Kecuali nanti di tanggal 4-7 (September). Di luar itu WFH yang tidak bersentuhan tadi PJJ, rumah sakit, dan seterusnya. PJJ untuk KTT saja,” ucapnya.
Pemerintah menghelat rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait polusi udara di Jabodetabek pada Jumat (18/8)
Rapat itu turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga hadir.
