Jurnal Pilar | Ibnu Sayyid
Jakarta, Pilarnusantara.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan datang memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan dalam sengketa Pilpres 2024.
Iya pun mengaku sudah berkomunikasi dengan jajaran menteri lainnya yang diundang oleh MK, seperti Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Iya datang. Kalau pemerintahkan biasa ada komunikasi, semua kementerian ada komunikasi,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Ia mengakui komunikasi yang dijalin itu terkait dengan penjelasan penggunaan bantuan sosial (Bansos) ketika nantinya di MK. Ia menekankan, program bansos merupakan program rutin yang dibahas antar kementerian.
“Kita kan sudah sering bahas mengenai APBN, mengenai program bansos. Sejak Covid kan kita sudah bahas soal bansos, jadi itu suatu yang rutin bahkan dari Covid itu mingguan kita bahas. Jadi normal saja pembahasan,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini blak-blakan pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Seperti yang diketahui ada empat menteri yang dipanggil MK pada pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Para saksi ini dipanggil untuk memberikan kesaksian untuk mendalami keterangan mengenai tudingan politisasi Bansos yang dapat memenangkan Prabowo – Gibran.
Jokowi mengungkapkan semua menteri yang diundang akan hadir dalam persidangan memenuhi panggilan MK.
“Ya semua akan hadir karena diundang oleh MK semua akan hadir,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/4/2024).
Jokowi juga mempersilahkan para menteri untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan di pemerintahan. Seperti Menteri Sosial terkait Bansos hingga anggaran bagi Menteri Keuangan.
“Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa. Kalau bu Menteri Sosial mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya ditunggu saja hari Jumat,” katanya.